Pada tanggal 23 Agustus, Kyiv menjadi tuan rumah KTT perdana Platform Krimea, konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Ukraina untuk mengkonsolidasikan upayanya untuk membebaskan Krimea
KTT tersebut dihadiri oleh 47 negara bagian dan organisasi internasional. Para Delegasi dipimpin oleh 15 kepala negara dan pemerintahan, 2 pembicara parlemen, dan 14 menteri. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Lembaga Uni Eropa, Sekretaris Jenderal Dewan Eropa dan GUAM, dan Wakil Sekretaris Jenderal NATO.
KTT Platform Krimea secara resmi dimulai dengan pidato oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Selain itu, pidato juga disampaikan oleh Ketua Verkhovna Rada Ukraina Dmytro Razumkov, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmygal, para pemimpin delegasi asing, pemimpin Tatar Krimea Mustafa Dzhemilev, serta perwakilan dari Jaringan Ahli Platform Krimea, yaitu Olga Skrypnyk.
Presiden Ukraina membuka KTT ini dengan menekankan bahwa Platform Krimea akan menjadi pusat untuk mengembangkan dan mengadopsi keputusan-keputusan internasional utama terkait Krimea: “Mulai hari ini, kami telah mulai menghitung mundur menuju pembebasan wilayah kami - semenanjung Ukraina. Sangat mungkin bahwa tanggal 23 Agustus 2021 akan tercatat dalam sejarah sebagai hari dimulainya pembebasan Republik Otonomi Krimea dan kota Sevastopol. Pendudukan semenanjung Krimea dimulai di Moskow. Kami pastikan akan memulai pembebasan Krimea di Kyiv. Mari kita mulai.”
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa dengan menyelenggarakan Platform Krimea, Ukraina menyelesaikan dua tugas: “Pertama, Krimea tidak lagi terlupakan. Krimea sekali lagi masuk ke dalam agenda para pemimpin negara, menerobos ke ruang informasi internasional, dan negara kami berhasil melakukannya. Kami bekerja tidak hanya untuk menetapkan Krimea dalam agenda internasional, tetapi juga untuk memecahkan permasalahan Krimea dan melangkah menuju pembebasan. Mulai sekarang, Deklarasi Bersama Platform Krimea berfungsi sebagai panduan atas usaha sistematis ini.”
Kepala Diplomatik Ukraina menyatakan bahwa pencetusan Platform Krimea adalah bagian dari strategi kebijakan luar negeri yang lebih luas. Ini merupakan awal dari terbentuknya aliansi baru negara-negara untuk memperkuat keamanan Ukraina dan dunia. Beliau juga menyampaikan bahwa di kementerian luar negeri masing-masing negara yang telah atau kelak bergabung dalam Deklarasi Bersama, akan dipilih seseorang tertentu untuk mengurus Krimea: “Ini merupakan infrastruktur kerja sama internasional dan jaringan pengaruh kami untuk pekerjaan selanjutnya.”
Menteri mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra internasional atas partisipasinya dalam KTT Platform Krimea, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara Ukraina, terutama dari segi jumlah peserta.
Para pemimpin negara asing dan organisasi internasional menegaskan kembali dukungan mereka terhadap kemerdekaan dan integritas teritorial Ukraina dalam wilayah perbatasannya yang sudah diakui secara internasional, dan menekankan pentingnya melanjutkan upaya bersama untuk mengatasi konsekuensi negatif dalam bidang keamanan, hak asasi manusia, ekologi, dan ekonomi yang disebabkan oleh pendudukan sementara Krimea. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga efektivitas dan keteguhan pemerintah untuk tidak mengakui perubahan apapun terhadap status Republik Otonomi Krimea dan kota Sevastopol. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara langsung memaparkan tentang Kantor Platform Krimea yang baru didirikan kepada para peserta KTT. Kantor ini akan memantau situasi di wilayah Krimea yang sementara ini sedang diduduki dan mengoordinasikan upaya nasional untuk membebaskannya.
Anggota parlemen asing menghadiri pertemuan luar biasa di Verkhovna Rada Ukraina, di mana para wakil rakyat menyetujui sebuah resolusi untuk mendukung Platform Krimea.
Rangkaian KTT ini disertai dengan program budaya yang komprehensif. Penyanyi Ukraina asal Tatar Krimea, Jamala, menampilkan lagu ikoniknya yang berjudul “1944”, dilengkapi dengan tujuh instalasi dan pameran digital yang memikat para tamu dengan suasana budaya semenanjung Krimea.
Menteri Luar Negeri dan Pertahanan serta pakar dalam hubungan internasional, hukum internasional, kebijakan sanksi, keamanan dan hak asasi manusia mengambil bagian dalam diskusi panel tentang tidak diakuinya aneksasi Krimea, militerisasi wilayah Azov-Laut Hitam sebagai ancaman terhadap keamanan dunia, berbagai cara untuk mengintegrasikan kembali Krimea melalui hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan, dan pemulihan hak-hak orang Tatar Krimea.